6237
Hits

Rekayasa Teknologi Kebencanaan: Frekuensi Radio Siap Gantikan Koneksi Internet Kala Infrastruktur Komunikasi Lumpuh

 

Tim BPPT, lanjutnya juga tengah mengembangkan software pemetaan cepat (Rapid mapping) dan modul data converter untuk komunikasi data antara radio panggil atau handy talkie dengan perangkat smartphone baik berupa tablet maupun ponsel cerdas. “Modul ini sangat berfungsi kala terjadi bencana, dimana ketika tidak ada akses internet, maka frekuensi radio melalui radio panggil akan berfungsi untuk mengirim dan menerima data melalui tablet maupun ponsel. Selain itu teknologi ini lebih efisien dibandingkan dengan teknologi sebelumnya yang mengandalkan satelit (v-sat), dimana v-sat membutuhkan biaya tinggi dan sulit dimobilisasi kala terjadi gempa,” ujarnya.

Rangkaian peralatan pendukung mitigasi bencana ini, tambahnya tengah dikembangkan oleh BPPT bersama dengan Panasonic (Jepang). BPPT  bekerjasama dengan Panasonic berusaha memberi solusi teknologi terhadap aspek bencana indonesia. Pada kerjasama ini, pihak Panasonic mengembangkan  hardware dan BPPT kemudian membuat sistem aplikasi dan konsep desain sistem informasi terkait kebencanaan. Kegunaan aplikasi ini, ungkap  Swasetyo Yulianto, perekayasa di PTISDA BPPT, yang juga sebagai tim pengembang sistem informasi ini. Menurutnya,ketika terjadi bencana biasanya infrastruktur khususnya komunikasi akan lumpuh akibat dampak bencana seperti gempa 2009 lalu. "Disisi lain korban yang ada memerlukan bantuan. Oleh karena itu dibutuhkan data cepat dan akurat mengenai data lokasi dan jumlah korban yang membutuhkan bantuan. Diharapkan di posko bencana kita mendapat gambaran keseluruhan yang rinci akurat dan cepat untuk kemudian menentukan strategi penanggulangan bencana," pungkas Swasetyo.

Sebagai informasi acara Mentawai Megathrust DiREx 2014 diikuti 18 negara yakni, Indonesia , Australia, Amerika Serikat (AS), Brunai Darussalam, Vietnam, Kamboja, New Zealand, Malaysia, Myanmar, Rusia, Jepang, Rusia, Filiphina, China, Korea, Singapura, Kamboja, Laos, dan India.

Sementara dilansir dari setkab.go.id, Wakil Presiden (Wapres) Boediono, yang menghadiri latihan ini, meminta agar latihan kesiapsiagaan menghadapi bencana diadakan berkala untuk membiasakan masyarakat terhadap ancaman bencana yang senantiasa melanda nusantara.

“Latihan sangat perlu diadakan, apakah satu tahun sekali atau berapa kali silahkan ditentukan. Tapi latihan seperti ini sangat penting agar masyarakat siap ketika suatu saat bencana tersebut datang,” kata Wakil Presiden Boediono.

 

Wapres meminta agar pemerintah daerah memiliki kemampuan yang maksimal dalam menanggapi bencana yang terjadi. Ia mengakui,  latihan menuntut biaya dan waktu, namun itu semua adalah untuk mengingatkan setiap saat bahwa masyarakat Indonesia hidup di alam yang rentan dengan bencana.

Selain itu Wapres juga meminta agar kesiapsiagaan tersebut juga tercermin dengan mengadaptasikannya ke tata ruang wilayah. Apakah pembangunan kota atau rencana tata ruang, pemerintah daerah perlu memindahkan secara bertahap apa-apa yang penting. Kalau tata ruang biasa-biasa saja dan tidak beradaptasi, maka suatu saat harus ada yang bertanggungjawab terhadap kerusakan akibat bencana yang terjadi kemudian.

“Jadi kalau bisa diintegrasikan dalam rencana tata ruang, yang terbuka; rambu-rambu harus dipasang di daerah yang berbahaya, kalau suatu pihak ingin memperoleh izin baru diingatkan ‘ini daerah merah lho,’ maka itu artinya kita mampu mengintegrasikan ilmu dengan situasi yang ada,” ucap Wapres. (tw/SYRA/Humas)