8687
Hits

PENTINGNYA MANAJEMEN PEMELIHARAAN JEMBATAN

 

Sebagai tindaklanjutnya BPPT telah mengirimkan Tim Audit Teknis Investigasi BPPT pada Bencana Runtuhnya Jembatan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.  Adapun tim ini memiliki tugas untuk mengumpulkan data untuk keperluan analisis penyebab runtuhnya jembatan. Awalnya kami akan mendata tipe kerusakan pada struktur jembatan, mengukur dimensi komponen struktur jembatan, memeriksa material jembatan, dan menentukan sampel untuk pengujian laboratorium. Selain itu BPPT juga membantu Tim SAR untuk melakukan pemetaan bawah permukaan air untuk mendeteksi objek bekas reruntuhan jembatan termasuk mobil yang terperangkap, ujar Sudarmadi yang merupakan Koordinator Tim Audit Teknis Investigasi tersebut.

Jembatan runtuh ini juga menandakan bahwa manajemen pemeliharaan jembatan di Indonesia perlu disempurnakan. Mengenai penyebab runtuhnya jembatan, Sudarmadi menyampaikan bahwa dugaan sementara difokuskan pada pin clamping cable yang merupakan komponen kritis dari susunan hanger. Hal ini dapat diduga karena ada reduksi penampang pendukung yang berbeda materialnya. Pembuktian daerah kritis perlu disimulasikan (analisis) lebih lanjut yang akan kami lakukan di laboratorium kami. Pengumpulan data ini kami harapkan selesai Jumat ini, urainya.  

Sudarmadi juga merekomendasikan untuk ke depan agar dilakukan analisis sebelum melakukan perbaikan jembatan. Berbagai simulasi perlu dilakukan terhadap kemungkinan yang dapat terjadi saat dilakukan perbaikan jembatan. Ini harus dilakukan oleh orang yang ahli di bidang struktur, dalam pelaksanaan di lapangan perlu dipasang sensor-sensor regangan sehingga dapat diketahui batas yang dibolehkan dalam memberikan gaya atau beban. Selain itu perlu dihindari aktivitas pemeliharaan yang menyebabkan terjadinya beban terpusat, seperti misalnya jacking, erection, dan prestress. Semua langkah-langkah dibuat dalam prosedur pelaksanaan standar (SOP) dan perlu dipastikan bahwa yang melaksanakan adalah orang yang mengerti (qualified). Selama pelaksanaan pun juga harus diawasi oleh orang yang qualified dari instansi atau lembaga yang berwenang. Para pihak yang berkepentingan juga perlu dilibatkan dalam penyusunan SOP, tegasnya. (SYRA/humas)