5577
Hits

BPPT Dan KEMKO KEMARITIMAN Teken Perjanjian Kerjasama Optimalkan TKDN Infrastruktur Nasional

 

Lebih lanjut, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menggelar rapat terbatas di Hotel Inna Prapat, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Sabtu malam, 20 Agustus 2016. Rapat terbatas ini dihadiri sejumlah menteri Kabinet Kerja dan membahas upaya percepatan implementasi Poros Maritim.

 

"Sudah dua tahun bicara Poros Maritim sampai saat ini ada yang jalan tapi banyak yang belum," kata Jokowi di Simalungun. Menurut dia, posisi strategis Indonesia harus bisa dikembangkan untuk menjadi pelabuhan.

 

Prioritas utama agar Indonesia bisa menjadi Poros Maritim adalah pengembangan infrastruktur. Ini akan membuat konektivitas antarpulau bisa terhubung.

 

 

Kepala BPPT pada acara Kongres Teknologi Nasional, medio Juli kemarin sempat menyebut salah satu rekomendasi BPPT terkait teknologi kemaritiman adalah peta jalan (road map) pengembangan sektor maritim yang berbasis teknologi kelautan, kepelabuhan dan perkapalan. “Sektor kemaritiman Indonesia menyimpan potensi luar biasa, namun hingga kini pemanfaatannya masih belum optimal,”  terang Unggul dalam pidatonya.

 

 

Lebih lanjut Unggul mengungkap bahwa roadmap yang direkomendasikan berisi rencana induk pengembangan industri maritim nasional. "Potensi kemaritiman Indonesia sangat banyak. Lautan luas selain sebagai sumber pangan protein dari ikan, juga memiliki potensi untuk di eksplorasi menjadi sumberdaya migas. Potensi lain yang belum banyak disentuh adalah konsep wisata berbasis kemaritiman,"  jelasnya.

 

Hal utama yang  menjadi rekomendasi untuk mendorong Indonesia menjadi poros maritim dunia,  tentu harus didukung infrastruktur yang kuat. "Utamanya adalah tumbuhkembangnya industri transportasi laut, jasa maritim dan pelabuhan,” paparnya.

 

Terkait peningkatan TKDN komponen kapal (saat ini hanya ≈ 20%-25%). Oleh karena itu perlu ada “campur tangan pemerintah” dalam inovasi produk komponen kapal, termasuk standarisasi dan sertifikasi invensi hasil R&D Industri komponen kapal.

 

Direktur Pusat Teknologi Rekayasa Industri Maritim BPPT,  Wahyu W. Pandoe menyebut melalui surel, (21/8), bahwa kerjasama antara BPPT dan Kemko Kemaritiman akan berfokus pada TKDN infrastruktur konektivitas dan sistem logistik; dan infrastruktur pertambangan dan energi dengan kandungan lokal tinggi dan ramah lingkungan yang mendukung kedaulatan energi; Infrastruktur pelayaran, perikanan, dan pariwisata secara memadai dan berdaya saing global; dan industri penunjang infrastruktur yang berdaya saing dan memiliki keunggulan kompetitif.

 

Dijabarkan lebih lanjut oleh Wahyu  bahwa kerjasama ini akan fokus pada  peningkatan TKDN dalam infrastruktur untuk: 

a. Industri ketenaga listrikan; 

b. industri galangan kapal 

c. Industri kereta 

d. Industri migas 

e. Industri kepelabuhanan dan sistem logistik 

f. Industri teknologi dan informasi kebandaraan 

g. Industri penunjang infrastruktur jembatan. 

(Humas/HMP)